Quena.id - Isu yang beredar di media sosial kembali menyoroti rencana pengadaan sebanyak 20.600 unit truk untuk program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Melalui unggahan akun Instagram @nasehat_pendaki pada Kamis, 9 April 2026, pembahasan tersebut mencuat bersamaan dengan polemik sebelumnya terkait pengadaan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Belum reda polemik pengadaan motor listrik untuk MBG, sekarang perhatian publik kembali tertuju pada proyek 20.600 unit truk Kopdes Merah Putih," tulis postingan itu.
Sebelumnya, rencana pengadaan kendaraan, baik motor trail maupun listrik dengan logo Badan Gizi Nasional (BGN), sempat ramai diperbincangkan.
Baca Juga: Viral Pegawai SPPG Sumenep Diduga Karaoke dan Saweran di Dapur MBG, Warga Desa Soroti Aksinya
Kepala BGN, Dadan Hindayana, bahkan telah memastikan bahwa rencana tersebut sudah masuk dalam anggaran tahun 2025.
"Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi)," ujar Dadan dalam keterangan resminya di Jakarta, pada Selasa, 7 April 2026.
Kebijakan ini pun menuai beragam tanggapan dari masyarakat, terutama karena muncul di tengah keraguan sebagian pihak terhadap kualitas menu MBG.
Situasi tersebut membuat publik kembali dikejutkan dengan munculnya isu baru yang berkaitan dengan program Kopdes Merah Putih.
Hal ini semakin menarik perhatian karena nilai kontrak pengadaan truk tersebut disebut mencapai angka besar, yakni sekitar Rp10,83 triliun.
Lalu, bagaimana awal mula isu pengadaan truk untuk Kopdes Merah Putih ini hingga menjadi perbincangan luas? Berikut penjelasannya.
Berasal dari Kontrak PMJS
Berdasarkan hasil penelusuran, pembahasan ini berawal dari laporan keterbukaan informasi yang dirilis oleh PT Putra Mandiri Jembar Tbk (PMJS).
Informasi tersebut melibatkan anak usaha, yakni PT Dipo Internasional Pahala Otomotif (DIPO) serta PT Agrinas Pangan Nusantara (APN).
Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa PMJS telah menjalin kesepakatan pengadaan kendaraan truk 6 roda sebanyak 20.600 unit dengan nilai mencapai Rp10,83 triliun.
